Menanggapi berita Harian Jaya Pos :

1.DIDUGA LAHAN GARAPANNYA DISEROBOT, PETANI KALIMATI SUNGAI CIPUNAGARA RESAH (05 Agustus 2016)
2.TANAH NEGARA DIDUGADIPERJUAL BELIKAN PJT II SEKSI BINONG DAN DIVISI SUBANG DINILAI KURANG RESPON (19 Agustus 2016 )
3.KISRUH LAHAN KALI MATI CIPUNAGARA SUBANG ( 11 September 2016 )


Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.Pada tahun 2004-2005, di Sungai Cipunagara Blok Pilang ada kegiatan pelurusan/penotosan sungai yang dilakukan oleh Balai Besa Wilayah Sungai Citarum.Pelurusan/penotosan sungai berada didalam tanggul banjir, sehingga tidak ada ganti rugi lahan milik.Setelah terjadinya pelurusan/penotosan sungai, maka sungai lama tidak berfungsi dan menjadi kali mati.


2.Mengingat didalam kegiatan pelurusan/penotosan sungai unsur muspika mempunyai andil yang besar dalam usulan kegiatan dan proses pengamanan kegiatan tersebut, maka disepakati bersama PJT II dan Muspika, untuk lahan bekas kali mati tersebut digarap oleh anggota Muspika, desa dan tokoh masyarakat setempat. Pada tahun 2005/2006 untuk lahan kali mati tersebut diterbitkan SIPLS oleh Seksi Binong.


3.Pada tahun 2010-2013, Seksi Patrol menerbitkan SIPLS di lahan kali mati yang berdampingan dengan lahan tanah darat (bantaran sungai), yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Muspika sampai dengan as kali mati berdasarkan pengukuran intern seksi patrol dan pemohon, tanpa adanyakoordinasi dengan pihak Seksi Binong yang berbatasan langsung dalam pengelolaanya, sehingga terdapat permasalahan yang terjadi antar penggarap pada tahun 2013.


4.Setelah tahun 2014 sampai saat ini, PJT II tidak menerbitkan SIPLS yang baru untuk lahan termaksud sehingga lahan tersebut menimbulkan perselisihan antar penggarap. Unit Usaha Wilayah III PJT IIyang berlokasi di Subang telah memfasilitasi dan memediasi pihak penggarap yang berselisih.


5.Sampai saat ini kali mati Sungai Cipunagara dimanfaatkan oleh 30 penggarap diantaranya sdr H. Fauzan (Tokoh Warga Desa Mekarjaya), Yanto (Hasan Basri), H. Waharudin, Sdr. Sumirohadi dll. Dan dari beberapa penggarap yang ada sampai dengan saat ini masih terjadi perselisihan antar penggarap adalah antara lahan garapan Sdr. Sumirohadi dengan Sdr. Yanto, dikarenakan terjadinya perbedaan luasan lahan garapan antar kedua belah pihak yang sama2 mengakui terhadap lahan garapan yang sama. Adapun untuk Sdr. H. Fauzan tanah garapannya bukan merupakan salah satu bagian yang diperselisihkan seperti apa yang diberitakan dalam media.


6.Penjelasan dari Sdr. Sunoto (Petugas TP.OP PSDA), bahwa pemberitaan yang dimuat di media Jaya Pos Senin, Edisi 409 Tahun IX, 15-21 Agustus 2016 terkait pemberitaan mengenai Tanah Negara Diduga Diperjual Belikan PJT II Seksi Binong dan Divisi Subang Dinilai Kurang Respon.

Adapun terkait dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, menurutnya tidak ada penyerobotan lahan garapan yang diduga dilakukan oleh H. Fzn kepada penggarap Taberi cs.( berdasarkan hasil klarifikasi sesuai dengan notulen rapat pada tanggal 01 september 2016 di ruang rapat General Manager wilayah III).


7.Mengenai kwitansi yang ditandatangani Sdr. Sunoto (Petugas TP.OP PSDA ) tanggal 12 Desember 2013 yang dilampirkan dalam pemberitaan media tersebut, itu bukan kwitansi pembelian lahan garapan melainkan tanda terima uang titipan ganti garap dari Sdr. Una ke Sdr. Yanto/Hasan basri dengan luas lahan garapan 888 m2 pada saat itu. Dan para pihak tidak ada unsur keberatan atau dirugikan.


8.Dalam berita Jaya Pos Edisi 409 Tahun IX 15 – 21 Agustus 2016, terdapat tulisan “Nominal itu tertulis uang titipan ganti rugi tanah Kali Mati di Blok Dsn Mekarsari – Compreng,” ujar Husna sambil memperlihatkan kwitansi kepada Jaya Pos, padahal Sdr. Husna (Una) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/127/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh aparat Desa Compreng tanggal 29 Januari 2016, sehingga pernyataan yang ada dalam pemberitaan tersebut diragukan kebenarannya.


9.Sdri. Maskinih/istri Sdr. Alm. Una, menyatakan tidak pernah dirugikan dengan uang sejumlah Rp2.300.000,- (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Sdr. Sunoto (Petugas TP.OP PSDA), sesuai surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Maskinih dibuat pada tanggal 26 Agustus 2016.


10.Permasalahan perselisihan terhadap lahan garapan tersebut merupakan permasalahan lama tahun 2013 dan telah diselesaikan oleh Pihak Perum Jasa Tirta II atas permasalahan tersebut sesuai dengan bukti Berita Acara Serah Terima Lapangan nomor: 13/DIR/01/BA.STL/2014 ditandatangani oleh pihak-pihak Perum Jasa Tirta II.


11.Sampai dengan saat ini pihak Perum Jasa Tirta II , melalui Unit Usaha Wilayah III Seksi Binong masih berjalan proses pendataan untuk dilakukan perikatan pemanfaatan lahan melalui SPPLS ( Surat Perjanjian Pemaanfaatan Lahan Sementara ) dengan jangka waktu 1 tahun terhadap lahan tersebut yang sejak tahun 2014 tidak dilakukan. Perihal perselisihan yang terjadi atas lahan garapan antar penggarap itu mutlak kepentingan para penggarap , tetapi kami akan terus melakukan mediasi atas hal tersebut .


Demikian disampaikan, terima kasih

Humas & IP Perum Jasa Tirta II

Berita Lainnya: